Dirgahayu Pramuka!

Hari ini, tepat 53 tahun Pramuka Indonesia berkibar sebagai salah satu organisasi pemuda terbaik yang pernah ada. Organisasi yang tak pernah saya tinggalkan, sejak saya SD hingga saya melaksanakan pendidikan di SMA. Sayangnya sekarang saya harus “menghentikan” keaktifan saya sebagai anggota aktif Pramuka karena berada di sekolah kedinasan yang tak memiliki Pramuka di dalamnya.

Pramuka lebih dari sesuatu yang saya suka. Sejak saya belum masuk SD, saya sudah dikenalkan dengan Pramuka karena kebetulan orang tua saya juga adalah seorang Pramuka dan sedang aktif menjadi Pembina di sekolah saat itu. Setiap ada perkemahan, saya selalu diajak untuk ikut bergabung, dari 4 malam biasanya saya menginap 1 atau 2 malam tergantung keinginan dan keberadaan orang tua saya disana. Awalnya saya malas, tetapi lama kelamaan saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang dimiliki Pramuka, dan selalu saya dengung-dengungkan pada adik-adik saya di Sekolah, bahwa “Pramuka bukanlah sekedar Ekstrakurikuler. Lebih dari itu, dia mencakup semua tentang apa yang anda butuhkan dalam hidup”. Bagi yang tidak pernah merasakannya, atau malah merasakan hal lain dan bosan dengan Pramuka, mungkin memiliki pendapat lain. Tapi yang pasti, Pramuka itu akan menyenangkan bila ia dihayati secara mendalam, terlepas ia menyukainya atau tidak. J

Dari awal perkenalan saya dengan Pramuka, yang menurut saya menyenangkan dan saya butuh akan pendidikan kepramukaan, menghasilkan diri yang tidak ingin lepas dari Pramuka. Sejak SD saya sudah ikut kegiatan-kegiatan Pramuka, mulai dari Siaga hingga Penegak sudah saya lalui. Yang saya sayangkan hanya satu, saya masih belum bisa melanjutkan ke jenjang Pandega dan Dewasa.

Dibanding orang-orang yang tidak pernah atau hanya sebentar mencicipi manisnya berpramuka, saya telah melewati banyak hal bersama Pramuka. Mendapat teman-teman baru, hidup di alam lepas bersama mereka dan dengan mandiri, hingga membangkang karena merasa diperlakukan tidak adil pun telah saya lakukan. Tentu jika dibandingkan yang sudah lebih berpengalaman dari saya, pengalaman saya ini hanyalah pengalaman kecil yang tak sebanding dengan pengalaman mereka. Tapi bagi saya, pengalaman-pengalaman itu akan terus menjadi cerita hidup dan sejarah, selamanya. Juga merupakan modal awal bagi saya untuk menapaki kerasnya kehidupan dunia.

Saya memang bukanlah Pramuka yang baik, terlebih pemimpin yang baik. Emosi saya sering meluap-luap, baik itu marah, sedih, tertawa, ataupun yang lainnya ketika berseragam Pramuka dan mendapat amanah sebagai pemimpin dari khalayak. Tapi sekali lagi, dari situ saya belajar bagaimana Pramuka mengajarkan saya untuk selalu mampu mengontrol emosi, memimpin dengan baik, mampu berlaku adil, dan pelajaran-pelajaran hidup lainnya yang tak dapat saya sebutkan karena begitu banyak sekali Pramuka mengajarkan itu.

Momen Hari Pramuka, 14 Agustus, 3 hari menjelang Hari Kemerdekaan RI, selalu menarik ketika saya masih menjadi anggota aktif Pramuka. Momen bersejarah ini selalu dirayakan tanpa hura-hura tapi bermakna. Mulai dari ketika Hari Pramuka masih berlangsung ketika bukan Bulan Ramadhan, hingga saat Ramadhan hadir, tak ada yang dapat menghalangi Pramuka untuk merayakan Hari-nya. Karena bagaimanapun Hari Pramuka adalah hari bersejarah, meski Pramuka selalu mengajarkan kesederhanaan, bukankah bahagia itu sederhana? Tak lebih dari bersenda gurau bersama rekan setelah latihan, masak rimba lalu memakannya hanya beralaskan daun jati, atau panas-panasan bersama tanpa ada yang merasa tersiksa? Iya, sesederhana itu untuk seorang Pramuka.

Hari ini, Pramuka kembali berpesta. Ucap ikrar Tri Satya dan Dasa Dharma semoga terus menggema dalam sanubari para penjaganya. Seragam coklat-coklat yang melekat di tubuh Pramuka, adalah lambang Pramuka yang harus terus membumi. Berkontribusi tanpa pamrih, dengan hanya berlandaskan pengabdian. Semoga Pramuka akan terus dijaga oleh yang mau menjaganya, tanpa ada paksaan agar keberadaan Pramuka tak tercoreng oleh siapapun yang tak mau menjaganya. Jika dulu saya hanya berani berujar Pramuka Bukan Sekedar Ekstrakurikuler, hari ini saya berani berkata bahwa "Pramuka Bukanlah Ekstrakurikuler. Ia ada untuk memberikan apapun yang engkau butuhkan untuk mengarungi dunia". Jayalah Pramuka Indonesia! 

Read more ...

Awal Ramadhan, Kapan?

Kapan mulai puasa? Ya 1 Ramadhan. Yang menjadi permasalahan adalah Kalender yang berlaku di Indonesia adalah kalender yang mengacu pada peredaran matahari, sedangkan kalender Islam adalah mengacu pada peredaran bulan, sehingga terlihat  maju sekitar 11 hari setiap tahunnya. Padahal sebetulnya tidak, yang ada hanyalah perbedaan jumlah hari dalam setahun.

Umat Islam sepertinya akan memulai kembali memulai Ramadhan tahun ini dengan perbedaan. Dua ormas Islam terbesar yang menggunakan 2 metode berbeda dalam menentukan awal bulan. 2 metode yang selalu diperdebatkan tiap tahunnya, padahal sebetulnya dua-duanya memiliki dalil yang menurut mereka kuat, dan itu sah-sah saja. Toh kan berbeda asal memiliki tujuan yang sama itu tidak apa-apa. J

Saya sendiri berpegangan pada satu dalil yang mengatakan "berpuasalah kalian jika melihat hilal, berbukalah (Idul Fitri) saat melihat hilal" (HR Bukhari). Maka saya lebih prefer pada Rukyatul Hilal atau melihat hilal dengan dalil ini, tapi saya juga tidak menyalahkan pihak yang menggunakan Hisab. Mereka juga memiliki dalil, perbedaan ini yang menjadikan kita kaya.

Rukyatul Hilal kembali terbagi atas 2 bagian, yakni Rukyat Global dan Rukyat Lokal. Indonesia sendiri yang kebanyakan menganut Mazhab Syafi’i mempercayai pada Rukyat Lokal. Sedangkan 3 Mazhab sisanya menganut Rukyat Global. Dalam Rukyat Lokal, para Ulama Mazhab Syafi’i meyakini kalau setiap daerah di dunia jika sudah berbeda 120 Km maka boleh Rukyat sendiri. Hal ini terkait kemampuan kuda pada saat itu yang menjadi kendaraan untuk menyampaikan informasi yang hanya sebatas itu.

Dengan keadaan teknologi yang sangat canggih seperti sekarang, maka informasi akan bisa sangat cepat sampai dari belahan dunia satu ke belahan dunia lain, sehingga sesungguhnya perbedaan-perbedaan tersebut bisa ditekan dan umat di Dunia bisa melaksanakan Ibadah puasa secara bersama termasuk juga merayakan hari raya dengan bersamaan. Tetapi, kembali lagi ke kepercayaan masing-masing dan tafsir terhadap dalil, berbeda tidak apa-apa, karena Ijtihad itu jika benar mendapat 2 pahala, jika salah pun mendapat 1 pahala. Hehehe J

Pendapat Jumhur’ Ulama yang bersandarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 185 yang mengatakan bahwa Apabila salah satu diantara Umat Muslim melihat hilal, maka wajib kita berpuasa. Ini tentunya memperlihatkan bahwa apabila ada salah satu saudara kita di negeri lain melihat Hilal, maka wajib kita berpuasa karena sudah memasuki bulan baru. Dari Jumhur’ Ulama ini saya berpendapat kalau Rukyat Global lah yang sebaiknya digunakan, yaitu ketika salah satu dari Umat melihat hilal, siapapun ia dan dimanapun ia asal masih berada di Bumi, wajib kita berpuasa.

Maka dengan menggunakan metode Rukyat Global, sesungguhnya kemungkinan besar 1 Ramadhan bertepatan dengan Sabtu, 28 Juni 2014. Sedangkan apabila menggunakan Rukyat Lokal, maka kemungkinan besar 1 Ramadhan dimulai pada Ahad, 29 Juni 2014. Namun, dengan adanya hal ini maka apabila anda percaya pada Rukyat Lokal, jangan sampai malah berjaga-jaga dengan ikut puasa pada hari Sabtu tetapi mempercayai 1 Ramadhan pada hari Ahad. Karena Rasulullah SAW bersabda:

“Jangan kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali seseorang yang biasa berpuasa dengan suatu puasa tertentu maka (tetaplah) ia berpuasa” (HR. Bukhari & Muslim)

Maka dengan adanya hal ini, lebih percaya pada pendapat manapun itu terserah. Akan tetapi saya sendiri lebih meyakini bahwa ketika ada umat muslim yang melihat Hilal di suatu belahan dunia, maka saya wajib berpuasa dan hari tersebut sudah memasuki 1 Ramadhan.

Tapi tetaplah menyikapi perbedaan dengan bijak, karena menggunakan metode Hisab, Rukyat Lokal, maupun Rukyat Global semuanya memiliki dalil. Tinggal kita menyikapi mana dalil yang kita yakini merupakan dalil terkuat, karena sejatinya perbedaan diciptakan untuk saling mempersatukan. Marhaban yaa Ramadhan, semoga Ramadhan tahun ini dapat mengambil semua berkah yang Allah turunkan di bulan yang mulia. Jazakumullah Khairan Katsiran. J

Read more ...

Bukankah Serba Mendadak Itu Tidak Baik?

Saya selalu diajarkan untuk merencanakan sesuatu dengan matang sebelum dilaksanakan. Sejak kecil saya jarang sekali melakukan hal-hal yang sifatnya mendadak, termasuk masalah jalan-jalan. Maka ketika saya selalu diajarkan melakukan apapun dengan rencana yang matang, ketika itu apa yang saya lakukan akan terlaksana dengan baik.

Melakukan sesuatu dengan mendadak bisa mengakibatkan apa yang dilakukan tidak maksimal atau bahkan malah akan menghancurkan. Saya akan mengajak anda untuk berintermezo tentang hal-hal yang sifatnya “Dadakan” ini.

Pertama, bagi seorang aktivis sekolah, maka dalam awal tahun ia akan menyusun program dan rencana kerja paling tidak selama setahun kedepan. Gak mendadak kan? Selain itu paling tidak sebulan sebelum kegiatan dilaksanakan proposal sudah harus masuk. Apalagi untuk mencari Sponsor, maka proposal pun harus sudah masuk 3 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masih merasa diajarkan untuk Dadakan?

Lalu masalah belajar, kita selalu diberi wejangan oleh guru-guru kita bahwa belajar dadakan atau biasa disebut system kebut semalam itu tidak baik. Dengan alasan yang panjang lebar tentunya kita mengamini bahwa system kebut semalam adalah sebuah cara yang “seharusnya” dihindari, meskipun pada kenyataannya kita sendiri sering melakukannya.

Hal-hal yang melarang kita untuk “memilih” jalan dadakan ini akan saya coba relasikan dengan Pilpres dan mana yang sebaiknya kita pilih. Prabowo Subianto telah melakukan persiapan menjadi Calon Presiden sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak 2009 pada saat ia menjadi Calon Wakil Presiden-nya Ibu Megawati Soekarnoputri, ia telah menyatakan diri bahwa ingin menjadi Calon Presiden pada Pilpres 2014. Bahkan pada saat itu ia mengabadikan pernyataan dirinya tersebut dalam perjanjian Batu Tulis yang salah satu isinya adalah meminta Ibu Megawati Soekarnoputri untuk mendukungnya pada Pilpres 2014. Sayangnya ternyata Ibu Megawati mengkhianati janjinya sendiri hehehe J

Hal itu menunjukan kalau konsep kenegaraan yang diusung oleh Prabowo Subianto benar-benar telah ia persiapkan oleh dirinya sendiri sejak jauh-jauh hari. Dan yang saya tangkap dari konsep-konsep yang Prabowo Subianto berikan adalah konsepnya sendiri yang telah ia pelajari 5 tahun belakangan. Ia tentu telah belajar dari pemerintah saat ini, lalu mendengar dari rakyat, dan mengkaji sendiri apa yang seharusnya diterapkan di bangsa ini.

Mari kita bandingkan dengan Calon Presiden yang satunya lagi, yakni yang diusung oleh PDIP, Joko Widodo atau yang biasa dipanggil Jokowi. Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2012-2017. Saat ini dia tengah sibuk mempersiapkan dirinya menjadi Calon Presiden dan mengajukan Cuti Gubernur sampai Pilpres selesai. Kenapa tidak mundur saja? Karena takut kalah dan jabatan Gubernur untuk jaga-jaga bila ia kalah. Kasian ya rakyat Jakarta jadi cadangan, Hehehe J

Jokowi mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden pada tanggal 14 Maret 2014. Pada saat itu adalah kurang lebih sebulan sebelum Pemilu Legislatif dan diharapkan dapat meningkatkan suara PDIP lebih dari 20%, tapi ternyata tidak sampai 20% walaupun memenangkan Pileg. 14 Maret 2014 juga titik dimana 4 bulan sebelum Pilpres dilaksanakan. Hal yang serba mendadak dan terkesan tergesa-gesa, tiba-tiba, dan katanya memberi kejutan ini saya rasa tidak etis bagi seorang Calon Presiden yang akan membangun bangsa selama 5 tahun ke depan tetapi persiapannya mepet sekali. Karena saya yakin, konsep yang dibuat Jokowi selama 4 bulan ini bukanlah buatan dirinya sendiri, dengan waktu yang semepet itu saya yakini bahwa dia mengonsepnya bersama tim, belum lagi ditambah pekerjaannya sebagai Gubernur. Duh, Jakarta makin terabaikan.

Perbedaan cara dan waktu mengusung konsep yang dilakukan juga sudah memberi bukti kepada kita bahwa Calon mana yang lebih siap dalam membangun bangsa ini. Terlihat calon mana yang sudah matang konsep yang akan dijalankannya.

Lalu kapan sih kita mulai mengenal Jokowi secara luas? Jokowi dikenal karena prestasinya yang katanya adalah 50 besar Walikota terbaik di dunia. Apa prestasi yang ditonjolkan kepada khalayak ramai saat itu? Mobil Esemka. Ya, saya ingat betul saat itu saya disuguhkan kebanggaan tersendiri melihat teman-teman saya yang dari Solo bisa membuat sebuah mobil berlabelkan Esemka. Bahkan saya berencana jika sudah bekerja nanti saya ingin membeli mobil itu saja, gak kalah keren kok. Nah, sejak saat itulah Jokowi dikenal dan popularitasnya semakin menanjak kala ia mencalonkan diri sebagai Cagub Jakarta. Tapi ternyata Mobil esemka tak bertahan lama, bahkan sekarang terkuak bahwa mobil tersebut hanyalah rakitan belaka yang hampir semua anak SMK bisa melakukannya. Sejak saat itu ia mulai gemar blusukan, pergi ke kampung-kampung, masuk ke dalam got, bermandikan air comberan, tak lupa bersama media.

Marilah kita melihat lebih terbuka dengan pikiran yang jernih, andai saja Jokowi blusukan tanpa media, lalu kerjanya terasa nyata, maka saya akan mempertimbangkan untuk memilihnya. Pilih yang benar-benar siap, tidak serba dadakan, karena yang serba mendadak sejatinya tidak baik. Pilih dan pilah dengan pemikiran dan kajian, jangan tertipu oleh pencitraan. Jangan pilih yang mendadak tenar, mendadak nyapres, nanti Negara kita jadi mendadak hancur. J

Read more ...

KENAPA (HARUS) PRABOWO?

Pada pilpres kali ini mungkin teman-teman heran melihat saya sangat frontal untuk mendukung salah satu calon presiden. Banyak yang berkomentar, “untuk apa sih?”, “Emang kalo dia menang lu bakal dapet apa?”, dan banyak pertanyaan lain yang intinya adalah mempertanyakan kenapa saya begitu frontal dan terlihat fanatik dalam mendukung Prabowo Subianto di Pilpres kali ini.

Sebelum sampai ke penjelasan kesana, ada baiknya saya sampaikan sesuatu dulu. Sebetulnya dari kedua calon presiden baik Prabowo maupun Jokowi, dua-duanya tidak ada yang sangat sreg di hati saya. Karena bahwa saya harus memilih, pada saat penutupan pendaftaran calon presiden saya langsung meminta petunjuk pada Allah untuk diberikan wejangan mana yang pantas saya pilih dan dukung. Lalu saya ditunjukan pada beberapa fakta menarik mengenai Jokowi dan Prabowo.

Mau fakta yang mana dulu? Jokowi dulu aja ya. Saya sangat mengakui bahwa Jokowi adalah pemimpin yang sangat merakyat, mau masuk ke got demi rakyatnya, bahkan ketika ada tangga untuk naik melewati banjir, ia memilih untuk memanjat tiang tangga bukan naik melewati tangga. Ia adalah pemimpin yang selalu mengatakan, “2 tahun selesai”, “4 tahun selesai”, dan ternyata sampai saat ini belum ada yang terbukti secara nyata.

Saya masih ingat ketika Pilkada Jakarta dan menyaksikan cuplikan kampanye beliau dan banyak mengatakan, “Jakarta bla bla bla bla, dan saya bersama Basuki akan menyelesaikan persoalan Banjir dan Macet di Jakarta selama 2 tahun”. Memang belum genap 2 tahun, tapi sudah semakin mendekati 2 tahun dan belum ada tanda-tanda macet dan banjir Jakarta akan segera selesai. Tetap saja semrawut.

Lalu warisan Jakarta yang akan ia tinggalkan kepada Ahok jika ia terpilih menjadi Presiden adalah alasan kenapa saya memilih untuk tidak memilih Jokowi. Dalam agama yang saya anut, Islam, dilarang untuk memilih Pemimpin dari golongan Kafir. Maka ketika kita memilih Jokowi, bukankah kita juga berarti memilih Ahok untuk memimpin Jakarta?

Beberapa minggu yang lalu saya berkesempatan mengunjungi tanah abang yang katanya sudah rapi. Dengan harapan saya tidak melihat kesemrawutan yang terjadi ketika zaman Foke, ternyata Tanah Abang zaman Jokowi tetap semrawut, masih sama seperti dulu. Makanya saya heran, kok bisa-bisanya pada saat Debat pertama Jokowi menjual Tanah Abang sebagai prestasinya. Hehehe J

Lalu saya juga diberi kesempatan oleh Allah untuk mengingat Jokowi tak lama setelah pelantikannya sebagai Gubernur Jakarta. Pada saat itu dia pernah berkata, “Banyak yang mengisukan bahwa saya akan meninggalkan Jakarta di tengah jalan, diisukan seperti itu. Hari ini, di depan rakyat Jakarta saya katakan bahwa Jokowi dan Basuki BERKOMITMEN AKAN MENYELESAIKAN JAKARTA SELAMA 5 TAHUN.” Dengan pernyataannya seperti itu, maka dengan tidak memilih Jokowi maka saya mendukung Jokowi untuk tetap menjadi Gubernur dan menyelesaikan komitmennya untuk membereskan Jakarta selama 5 tahun masa Jabatannya. Siapa yang ingin dipimpin orang yang mencla-mencle dan sering bohong? J

Berbicara mengenai siapa yang berada di belakang Jokowi, maka saya semakin yakin bahwa tidak akan memilih Jokowi dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak terpilihnya Jokowi menjadi Presiden. Partai pengusungnya, yakni PDIP adalah salah satu partai yang seringkali memperlihatkan “anti-Islam” dengan berbagai tindakan dan kebijakan yang mereka ambil, seperti menolak penutupan lokalisasi Dolly, pernyataan berbagai kadernya yang merendahkan Palestina, menolak UU Anti Pornografi, wacana penghapusan Perda Syariat Islam jika Jokowi terpilih, dan yang terbaru adalah wacana penghapusan kolom Agama dalam KTP. Selain PDIP, maka Jokowi juga disokong oleh Jaringan Islam Liberal dengan paham liberalismenya, Syiah yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, Ahmadiyah yang merupakan aliran sesat, dan lain sebagainya. Dengan orang-orang seperti itu saya khawatir Islam akan minoritas di negerinya sendiri jika Jokowi menjabat sebagai Presiden.

Lalu, kenapa saya memilih Prabowo? Apakah karena saya hanya “membenci” Jokowi dan orang-orang dibelakangnya? Tentu tidak, saya juga melihat fakta mengenai Prabowo yang membuat saya ingin memilih dan mendukungnya.

Dengan ketegasan dan kewibawaannya, saya meyakini bahwa Prabowo akan menjadi pemimpin yang disegani, baik oleh bangsa sendiri maupun oleh bangsa lain. Kondisi Indonesia saat ini yang sering dilecehkan bahkan kepentingan bangsanya sering dikorbankan demi kepentingan asing membuat Prabowo menjadi sosok yang tepat untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

Terkait kasus pelanggaran HAM yang katanya melibatkan Prabowo, saya rasa Prabowo sudah mempertanggung jawabkannya ke Pengadilan Militer saat itu. Selain belum ada bukti kuat, yang ada hanya saksi, dan ketika itu saya rasa Prabowo hanyalah seorang Prajurit yang memiliki atasan yakni Wiranto. Dengan prinsip di militer yakni, “Prajurit tak pernah salah, yang salah adalah Komandannya” maka saya juga berpegangan bahwa dalam kasus tersebut walaupun Prabowo bersalah, yang patut untuk lebih dipersalahkan adalah Wiranto dan pimpinan lainnya. Selain itu, kasus tersebut belum ada bukti yang sangat kuat dan jelas, jadi bagi yang mempersalahkannya dan pada saat itu masih ingusan, silakan cari buktinya baru kembali mempermasalahkannya ya J

Gagasan utama Prabowo yang mengutamakan kemakmuran rakyat dengan menekan kebocoran anggaran dan sumber daya alam juga menarik minat saya. Saat ini sudah terlalu banyak sumber daya alam dan anggaran kita yang merembes ke pihak asing. Padahal dalam UUD 1945 sangat jelas diterangkan bahwa seluruh kekayaan alam adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fakta lain mengenai Prabowo adalah ia berlatarbelakang militer dan Hatta Rajasa berlatarbelakang ekonom. Kombinasi yang menarik menurut saya, karena saat Presiden kita berlatarbelakang militer tak satu jengkal pun tanah air ini lepas dari genggaman. Bandingkan ketika dipegang Presiden yang dari pihak sipil, Timor Timur lepas, Indosat lepas, banyak kontroversi, dsb. Dengan wakil yang dari ekonom, akan terjadi pembagian kerja yang jelas dan terarah dari keduanya. Prabowo akan mendominasi, tapi tidak terlalu mendominasi karena pembagian kerjanya akan jelas dengan Hatta. Tidak seperti saat ini yang mungkin Pak SBY sangatlah mendominasi dan kita seakan lupa masih memiliki Wakil Presiden. Atau kita bandingkan dengan komposisi Jokowi-JK yang menurut saya akan terjadi dualisme kepemimpinan. Dua-duanya akan merasa paling superpower, karena kita tahu sendiri bahwa pak JK adalah mantan Wapres yang tentunya sudah sangat berpengalaman, menginginkan kepemimpinan yang “lebih” dari sebelumnya, dan usianya pun sudah cukup tua.

Langit Jakarta terlihat sangat mendung pagi ini, semoga tak terjadi hujan lebat yang menghalangi aktivitas seluruh mahasiswa yang akan kuliah hari ini. Karena saya libur hari ini, setelah begadang nonton Piala Dunia, dilanjutkan dengan main kartu-kartuan, biar dibilang keren dan kekinian, bukan zaman batu. J

Read more ...

Pemilu dan Perkembangannya

Negara Indonesia diciptakan sebagai negara modern, dengan kerelaan berbagai kelompok di negeri ini bersatu dan membentuk suatu bangsa. Indonesia yang kita kenal saat ini dengan pluralitasnya sudah digagas sejak jauh hari. Demikian pula lahirnya demokrasi sebagai pilihan kita untuk mengambil keputusan politik juga lahir bersamaan dengan gagasan pluralitas tersebut. Kemerdekaan Indonesia kemudian menjadi gerbang untuk mewujudkan cita-cita bangsa di atas pluralisme dan demokrasi merupakan jalan yang telah dipilih bangsa dalam upaya untuk mencapainya.

Pasang surut kehidupan pasca kemerdekaan merupakan dinamika sejarah, sebagai bangsa muda yang ingin meraih cita-cita untuk menjadi bangsa besar dan diperhitungkan serta bermartabat dalam pergaulan dunia. Jatuh bangun pemerintahan dan eksperimen demokrasi sudah biasa terjadi dan itu merupakan hal yang lumrah terjadi dalam negara plural seperti Indonesia. Karena tentunya terkadang benturan pemahaman dan kepentingan antar komponen bangsa takkan bisa terelakkan.

Pelaksanaan Pemilu Pertama

Pemilu tahun 1955 menjadi batu loncatan Indonesia untuk menerapkan demokrasi. Pada saat itu rakyat bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di Konstituante, sebuah badan yang akan menentukan UUD Negara melalui bilik-bilik suara di seluruh Indonesia. Pemilu pertama ini berjalan lancar dan cukup sukses untuk bangsa ini yang saat itu baru berumur 10 tahun setelah merdeka. Apalagi dalam 10 tahun tersebut terdapat berbagai pergolakan politik dan kedatangan kembali penjajah ke negeri ini. Hal itu menandakan bahwa Indonesia sudah mulai menatap ke depan dan cukup solid untuk menyatukan pandangan dan langkah,  sekaligus memiliki potensi yang cukup kuat untuk menjadi negara demokrasi.

Moralitas bangsa yang sudah cukup baik untuk menjadi negara demokrasi ternyata tidak dibarengi kesiapan para pemimpin dalam melaksanakan amanat rakyat. Terbukti dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno pada September 1965, karena tak sanggup menahan gempuran kepentingan dan menangani konflik secara demokratis.

Orde Lama Tumbang, Orde Baru Datang

Tumbangnya rezim Soekarno digantikan oleh Soeharto. Orde baru berusaha membangun antitesa terhadap paradigma Orde Lama, dengan mengurangi keterlibatan politik rakyat, atau yang disebut Depolitisasi. Pemilu 1970 datang dengan memperkenalkan 10 partai politik di tengah tekanan terhadap kebebasan publik dalam menyatakan pendapat. Lalu pemilu 1977, dengan berbagai perubahan pengaturannya dan selanjutnya pemilu dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali. Pemilu saat itu dibarengi dengan tekanan pemerintah dan pengurangan kebebasan warga negara untuk berpolitik, sehingga tak ubahnya seperti even legitimasi publik atas kekuasaan dengan pengurangan kebebasan publik secara masif. Saat itu berbagai kecurangan, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan digunakan secara luas untuk memenangkan dan tetap mempertahankan posisi penguasa.

Puncak kekecewaan publik atas penyelenggaraan negara yang dilakukan penguasa terjadi pada pemilu terakhir masa orde baru tahun 1997. Hasil pemilu yang memperlihatkan kemenangan lagi untuk sang penguasa secara mutlak menjadikan publik geram. Berbagai kecurangan dan tindakan intimidasi penguasa serta pembatasan kebebasan publik semakin membuat rakyat marah. Kemerosotan ekonomi pada 1998 menjadi momentum untuk meraih reformasi dan perubahan. Puncaknya terjadi pada kerusuhan massal Mei 1998 di Jakarta dan di berbagai daerah lain. Pada bulan Mei 1998 pula Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya, dan digantikan oleh B.J Habibie. Dalam masa transisi pemerintahan itulah terjadi perubahan demokratisasi penyelenggaraan negara secara besar-besaran.

Reformasi Tiba, Masalah Tak Kunjung Usai

Reformasi besar-besaran akan sistem pemilu dilakukan pada masa ini. Terbitnya UU Pemilu No. 2, 3, dan 4 diharapkan mampu mengatur pemilu secara lebih demokratis. Sebutan JURDIL (Jujur dan Adil) dan LUBER (Langsung Umum, Bebas dan Rahasia) dalam pengaturan pelaksanaan Pemilu tercipta saat itu dan mulai diterapkan pada Pemilu 1999.

Sistem dan proses pemilu sejak saat itu bisa dibicarakan secara terbuka, sehingga setiap orang dapat mengeluarkan pendapatnya tanpa ketakutan dan ancaman akan mendapat sanksi atau dihukum. Peristiwa Sidang Istimewa MPR yang melengserkan Presiden Abdurahman Wahid sebagai peristiwa pertama pasca reformasi terjadi pada periode parlemen hasil pemilu 1999. Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden melalui Sidang tersebut, namun sistem pemerintahan demokrasi tak banyak berubah saat itu.

Pemilu 2004 merupakan sejarah di mana Rakyat bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui bilik-bilik suara di setiap TPS yang ada di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemenang pemilu tersebut mengalahkan Megawati dan pesaing lainnya sebagai Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Ia pun melanjutkan kepemimpinannya di Pemilu 2009, sekaligus menjadi periode akhir kepemimpinannya karena telah menjabat 2 periode.

Perjalanan demokrasi yang JURDIL dan LUBER ternyata tak kunjung menghasilkan pemerintahan sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal inilah Indonesia sebagai suatu bangsa perlu melakukan pembelajaran dari sejarah-sejarah bangsa dalam proses demokratisasi, yang kadang menjadi permasalahan yang rumit dan pelik, seperti ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu yang masih cukup besar.

Untuk itulah diperlukan pemikiran dan upaya keras untuk melahirkan sistem demokrasi dengan pelaksanaan pemilu yang semakin baik. Penyederhanaan pemilu dan pembentukan penyelenggara pemilu yang solid dan akuntabel menjadi sebuah keniscayaan untuk menjawab persoalan tersebut, bahkan hal-hal teknis seperti pendataan pemilih, pengadaan logistik, proses pencalonan, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang perlu dipikirkan secara matang, bukan hanya sebuah teknis belaka yang boleh diabaikan. (DAF)

Tulisan ini dimuat dalam Warta Kampus edisi Maret 2014.

Read more ...

MERDEKAKAN BANGSA DARI KORUPSI!

“Merdeka! Merdeka atau Mati!” adalah salah satu penggalan kalimat penyemangat bangsa untuk meraih kemerdekaan saat masih berada dalam kungkungan penjajah. Betapa hebatnya perjuangan untuk menumpas dan mengusir penjajah-penjajah laknat dan si raja tega tersebut ke negaranya. Tak hanya bagi para pejuang saat itu, perjuangan tersebut juga pasti membuat hati sanubari seluruh pendengar dan pembaca ceritanya di masa setelah kemerdekaan berdecak kagum dan bangga.

Kemerdekaan yang tak mudah didapatkan oleh para pejuang bangsa terdahulu seharusnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pengisi kemerdekaan saat ini, dan tidak membuatnya terlena dan lupa pada filsafat terbentuknya bangsa ini dulu. Kemerdekaan yang didapat dari pertumpahan darah dan bukan dari hadiah sang penjajah seharusnya membuat para pengisi kemerdekaan takzim dan tak membuat kemerdekaan ini hanya menjadi sebuah kata belaka.

Negeri ini mungkin sudah terbebas dari bayang-bayang kelam kehidupan masa penjajahan. Kehidupan yang diceritakan sejarah sebagai kehidupan yang sangat kelam dan mencekam. Bahkan untuk keluar rumah saja, mati sudah mengancam. Sebuah kehidupan yang sangat sulit kita bayangkan, apalagi jika kita sendiri yang merasakan. Ngeri!

Para pendahulu dan founding father bangsa tentunya menginginkan kita sebagai generasi yang hidup pada masa kemerdekaan, mengisi kemerdekaan yang telah dicapai dengan sebaik-baiknya. Mencapai cita-cita bangsa dan berasaskan pada Pancasila sebagai landasan bangsa ini berdiri. Simpel, tapi ternyata sulit terlaksana. Bangsa ini belum merdeka dari nafsu, terutama nafsu dan mental korup! Mental ingin berkuasa dan mendapat kekayaan yang instan.

Kemunduran mental atau moralitas bangsa, terutama terjadi pada kalangan pejabat, terlihat pada kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang terus mengalami regenerasi. Pejabat, baik di pusat maupun di daerah banyak yang menjadi parasit bagi negara.

Kita tidak perlu menutup mata dengan apa yang terjadi pada bangsa ini. Pemilu Legislatif yang baru saja berakhir beberapa waktu yang lalu ternyata tidak bisa lepas dari Money politic. Masih banyak elemen bangsa yang masih terkurung dalam pemikiran, “Nomor Piro, wani Piro?”, siapa yang bayar lebih besar dialah yang dipilih. Bagaimana mungkin para pejabat yang dipilih berdasarkan uang yang diterima, tidak akan korupsi nantinya? So, who’s wrong?

Terkuaknya kasus-kasus korupsi besar menunjukkan Indonesia belum merdeka dari korupsi. Ada kasus Century, Hambalang, SKK Migas, Penyelewengan Pajak, hingga praktik suap di lembaga penegak hukum negeri ini. Muak rasanya melihat setiap headline surat kabar dan acara berita televisi yang pasti menayangkan paling tidak 1 kasus korupsi setiap harinya. Miris!

Di tengah merebaknya kasus-kasus korupsi yang membelenggu negeri ini, adakah pribadi-pribadi yang berjasa luar biasa dan patut dijadikan panutan, yang bermoral dan berintegritas tinggi? Itulah sebuah pertanyaan menarik. Tengok saja, dari sebelas penerima bintang Mahaputera Adipradana, yang merupakan Tanda Kehormatan tertinggi setelah Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, delapan orang berasal dari jajaran Kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Mereka adalah Hatta Rajasa, Sudi Silalahi, Purnomo Yusgiantoro, Jero Wacik, Djoko Kirmanto, M Nuh, Suryadharma Ali, dan Mari Elka Pangestu.

Ironisnya, beberapa kementerian yang dipimpin oleh peraih bintang jasa itu justru memiliki reputasi yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung suram. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan jatah 20% APBN misalnya, memiliki potret buram dalam pelaksanaan ujian nasional. Begitu pula Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kini menjadi sorotan setelah munculnya skandal kasus suap di sektor minyak dan gas bumi. Kementerian Agama juga tak sepi dari isu-isu korupsi yang menerpa institusi “pengawal moral” bangsa itu. 

Semua itu menggambarkan bahwa Indonesia memang sudah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, tapi belum merdeka dari kungkungan korupsi. Kemerdekaan yang mestinya menjadi jembatan emas untuk menyejahterakan rakyat Indonesia kini malah terjebak dalam lumpur korupsi. Para pimpinan, jajaran birokrat, dan elite negeri ini, yang mestinya menjadi pelayan kepentingan umum, bukan malah menjadi pelayan dan hamba uang serta kekuasaan.

Abdi Negara?

Jika Pancasila dan UUD 1945 benar-benar menjadi pedoman dan penuntun yang mendasari praktik-praktik kenegaraan para elite dan para politikus negeri ini, pasti tidak akan ada penyalahgunaan anggaran negara atau penyimpangan jabatan dan kekuasaan. Sayangnya, persoalan yang sesungguhnya ada para karakter atau mentalitas manusianya, yang dibangun oleh budaya dan kebiasaan buruk, bukan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, yang tentunya diciptakan oleh Founding Father dengan pemikiran yang mendalam.

Jadi, sedikit meminjam istilah dan pemikiran Imanuel Kant, seorang filsuf modern Jerman, yang meneliti, mengajar dan menulis tentang filsafat dan Pencerahan antropologi pada akhir abad ke-18, bahwa apa yang sangat dibutuhkan negeri ini adalah politikus moralis, bukan moralis politik yakni mereka yang menyalahgunakan moral dan agama hanya untuk kekuasaan sendiri. Mereka inilah yang kerap – dengan berbajukan moral dan agama – memprovokasi dan manipulasi.

Padahal, menurut Harold Lasswell, politik bukan hanya berbicara tentang kekuasaan (who gets what, when and how) tetapi juga tentang moral (who should get what, when and how-and why). Keinginan untuk berkuasa tidak boleh menafikan cara-cara yang benar dan suci, karena untuk mengelola pekerjaan suci dibutuhkan kesucian hati. Suatu pertandingan yang jujur dan adil dalam menapaki singgasana kepemimpinan adalah implementasi dari politikus yang bermoral.

Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang berkarakter buruk akan senantiasa bernafsu untuk membenamkan moral politik demi ambisi kotornya, dan kemudian merusak politik dengan memberikan isi baru pada politik, yang sesungguhnya. Masyarakat, dalam hal ini, harus mewaspadai agar orang- orang bermoral buruk tidak boleh menguasai panggung politik, khususnya dalam panggung politik kepemimpinan nasional. Sebaliknya, ambisi sosok-sosok untuk menduduki jabatan politik demi pengabdian kepada masyarakat dengan cara-cara yang bermoral patut dihargai dan layak didukung.

Pandangan kotor terhadap politik yang identik dengan korupsi, sekaligus mengidentikkan pula politikus dengan koruptor dari masyarakat terjadi karena ketidakpuasan mereka terhadap kinerja para pemangku kepentingan di negeri ini. Sudah begitu banyak kasus korupsi yang membuat rakyat begitu muak dengan keadaan bangsa ini. Terlalu banyak kepentingan dan nafsu yang saling bertautan, sehingga praktik-praktik kotor, termasuk korupsi, tak bisa terelakkan.

Tentu kita selalu berharap masih ada seorang pejabat politik yang berjuang untuk seluruh kepentingan rakyat. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Presiden Kennedy dalam pidato pelantikannya sebagai presiden, Januari 1961: “Jangan bertanya apa yang Negara buat untukmu, tapi bertanyalah apa yang dapat Anda lakukan untuk negerimu.” Siapa pun yang menginginkan jabatan politik semestinya bertanya apa yang bisa dibuatnya untuk negaranya, bukan berharap mendapatkan sesuatu dari apa yang ia abdikan pada negara.

Jadi, adalah suatu penyimpangan, suatu kebobrokan, apabila jabatan politik yang disandang seseorang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah bukti telah terjadinya penyimpangan jabatan politik, yang dilakukan oleh orang-orang yang rakus dan tamak. Mereka itulah benalu-benalu negara.

Sejarah yang selalu berulang menunjukkan bahwa politik seringkali dipergunakan sebagai alat untuk memuaskan nafsu kotor manusia. Itu ditandai dengan hadirnya para pemimpin yang rela mengisap darah rakyat, menelantarkan rakyat, dan secara tega membenamkan rakyat berada dalam lembah kemiskinan. Para politikus busuk seperti itulah yang menjadi malapetaka bagi negara. Sebutan Leviathan dari Thomas Hobbes kepada pemerintahan yang menjadikan jabatan politik sebagai pelacur adalah sangat tepat. Apabila monster berkuasa, rakyatlah yang pasti menjadi korban pemerintahan yang tak beradab itu.

Butuh Politikus Moralis 

Yang menjadi tantangan bagi semua rakyat Indonesia ke depan, yakni bagaimana agar politikus-politikus yang tampil di negeri ini adalah politikus moralis. Menyucikan politik hanya mungkin terjadi apabila semua orang baik lah yang terlibat dalam pekerjaan besar tersebut, bukan orang-orang bobrok. Jika tidak, kemerosotan moral elite itu secara bersamaan akan membawa kemunduran mental bangsa. Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak hanya pandai, berbadan besar dan gagah, memiliki kemampuan manajerial yang piawai, tapi juga memiliki sifat kepahlawanan dan ingin mengabdi.

Pemimpin yang demikian adalah pahlawan karena keberaniannya membela dan menyuarakan kebenaran, bekerja dengan tujuan yang dimiliki bangsa ini sejak lama, dan yang mendatangkan kebaikan bagi semua. Hadirnya pemimpin-pemimpin yang baik, bermoral, dan berintegritas akan memperkuat persatuan bangsa, yang merupakan dasar bagi persatuan kelompok-kelompok di negeri ini. Demikian juga sebaliknya, persatuan kelompok-kelompok tersebut menjadi dasar utama bagi persatuan bangsa. Dengan demikian jelaslah kemunduran mental dan moralitas bangsa ini harus menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia, khususnya para elite negeri ini.

Pendidikan Haruslah Mendidik

Sambil berharap hadirnya pemimpin yang bertipikal “Politikus Moralis”, berpolitik tetapi bermoral, sudah sepatutnya kita mulai mengaplikasikan kalimat “Mencegah lebih baik daripada Mengobati”. Para pemuda yang saat ini disuguhkan praktik-praktik politik kotor setiap hari, seharusnya pasti akan merasa muak dengan apa yang terjadi di bangsa ini.

Kemuakan yang terjadi ini bisa menuju pada dua langkah yang berlawanan ketika para generasi muda menggantikan para tetua untuk memimpin bangsa. Pertama, generasi muda yang merasa muak akan hal ini akan mengubah semuanya. Praktisnya, mereka tidak akan melakukan apa yang dilakukan pendahulunya. Ini adalah jalan yang sama-sama kita harapkan bisa terwujud. Kedua, dan yang berbahaya, adalah mereka akan mengikuti atau bahkan melebihi apa yang telah dilakukan pendahulunya. Hal ini bisa terjadi karena mereka merasa kalau para tetua dulu bisa melakukan hal seperti itu, kenapa mereka tidak. Ini terjadi karena mereka mengartikan kata “muak” dengan arti yang salah. Analoginya begini, anda muak dan dendam ketika anda dijatuhkan, maka pilihannya adalah balik menjatuhkan (baik kepada yang bersangkutan maupun kepada orang lain), memaafkan tapi membiarkan itu kembali terjadi, atau memaafkan dan mencari cara agar penjatuhan seperti yang anda alami tidak terjadi lagi.

Hal yang kedua bisa dicegah agar tidak terjadi dengan pendidikan yang mendidik. Bukan hanya menuntut anak didik untuk pintar, melainkan juga bermoral. Sialnya, pendidikan saat ini terlalu berorientasi pada nilai, sehingga anak didik “dipaksa” untuk mendapatkan nilai sebaik-baiknya, tanpa peduli cara apa yang ia pakai. “Yang penting nilai gue bagus dan gue lulus”. Itulah yang diajarkan sistem pendidikan saat ini.

Ubah sistemnya! Pendidikan terlalu sempit jika hanya diartikan dan diorientasikan pada nilai mata pelajaran eksak belaka. Kelulusan peserta didik tidak bisa didasarkan pada nilai mata pelajaran eksak yang diujikan, tetapi juga pada nilai moral yang dimilikinya. Membuat peserta didik nyaman dan tidak tertekan saat ujian, itu bisa mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan beberapa dari mereka saat ini. Kalau saat ini saja generasi muda masih dicekoki sistem pendidikan yang seperti ini, bagaimana kondisi bangsa di masa depan? Ya tidak akan jauh berbeda dengan sekarang. Bahkan mungkin akan lebih parah. Pendidikan harus benar-benar mendidik.

Tegakkan Hukum

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa penegakan hukum di Indonesia masih terlalu lentur. Sudah banyak bukti bahwa penegakan hukum di negeri ini bak tak bisa memberi keadilan. Terutama pada kejahatan yang diberi titel “kejahatan luar biasa” ini. Terlampau banyak “hukuman” kepada pelaku praktik kotor ini yang tidak setimpal dengan apa yang ia lakukan. Miris.

Fungsi hukum atau memberi hukuman adalah memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Maka boleh disimpulkan ketika hukum tidak ditegakkan secara kuat, maka pelanggar hukum tidak akan mendapatkan efek jera seperti yang diharapkan, dan memberikan celah kepada yang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan jika dilakukan terus menerus maka akan semakin banyak pelanggar-pelanggar hukum lainnya.

Kembalikan hukum dengan penegakannya yang kuat. Benahi semua hal yang terkait dengan penegakan hukum, karena hukum adalah cerminan sebuah bangsa. Jika hukumnya kuat, maka bangsa itu adalah bangsa yang kuat. Sebaliknya, apabila hukumnya lemah, maka bangsa tersebut adalah bangsa yang lemah.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sangat menyengsarakan rakyat. Betapa tidak, anggaran yang harusnya mengucur untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru dinikmati oleh seonggok makhluk yang seharusnya menjadi pelayan dan abdi negara. Kita semua tentu sepakat bahwasanya Indonesia masa depan haruslah bebas dari praktik-praktik kotor hasil hubungan dari nafsu, kepentingan, dan kekuasaan tersebut. Dan tentu sepakat pula bahwa hal itu harus terjadi secepatnya. Tidak hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga merdeka dari pembelengguan korupsi yang memenggal keutuhan kemerdekaan bangsa ini.

Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba Essay Youtee STAN 2014, dan menjadi Finalis 20 Besar di ajang tersebut. 

Read more ...

COME BACK!

Hari ini, 26 Mei 2014, akhirnya saya kembali ke dunia per-blog-an. Setelah dulu sudah cukup dikenal google, namsaya akhirnya tenggelam di telan kejamnya domain gratisan. Blog lama saya, dealfa.us.mn—dengan domain gratisan—telah lenyap dari peradaban. Isinya yang tak ter-back up juga ikutan hilang. Ah ya sudahlah...

Read more ...