Pemilu dan Perkembangannya

Negara Indonesia diciptakan sebagai negara modern, dengan kerelaan berbagai kelompok di negeri ini bersatu dan membentuk suatu bangsa. Indonesia yang kita kenal saat ini dengan pluralitasnya sudah digagas sejak jauh hari. Demikian pula lahirnya demokrasi sebagai pilihan kita untuk mengambil keputusan politik juga lahir bersamaan dengan gagasan pluralitas tersebut. Kemerdekaan Indonesia kemudian menjadi gerbang untuk mewujudkan cita-cita bangsa di atas pluralisme dan demokrasi merupakan jalan yang telah dipilih bangsa dalam upaya untuk mencapainya.

Pasang surut kehidupan pasca kemerdekaan merupakan dinamika sejarah, sebagai bangsa muda yang ingin meraih cita-cita untuk menjadi bangsa besar dan diperhitungkan serta bermartabat dalam pergaulan dunia. Jatuh bangun pemerintahan dan eksperimen demokrasi sudah biasa terjadi dan itu merupakan hal yang lumrah terjadi dalam negara plural seperti Indonesia. Karena tentunya terkadang benturan pemahaman dan kepentingan antar komponen bangsa takkan bisa terelakkan.

Pelaksanaan Pemilu Pertama

Pemilu tahun 1955 menjadi batu loncatan Indonesia untuk menerapkan demokrasi. Pada saat itu rakyat bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di Konstituante, sebuah badan yang akan menentukan UUD Negara melalui bilik-bilik suara di seluruh Indonesia. Pemilu pertama ini berjalan lancar dan cukup sukses untuk bangsa ini yang saat itu baru berumur 10 tahun setelah merdeka. Apalagi dalam 10 tahun tersebut terdapat berbagai pergolakan politik dan kedatangan kembali penjajah ke negeri ini. Hal itu menandakan bahwa Indonesia sudah mulai menatap ke depan dan cukup solid untuk menyatukan pandangan dan langkah,  sekaligus memiliki potensi yang cukup kuat untuk menjadi negara demokrasi.

Moralitas bangsa yang sudah cukup baik untuk menjadi negara demokrasi ternyata tidak dibarengi kesiapan para pemimpin dalam melaksanakan amanat rakyat. Terbukti dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno pada September 1965, karena tak sanggup menahan gempuran kepentingan dan menangani konflik secara demokratis.

Orde Lama Tumbang, Orde Baru Datang

Tumbangnya rezim Soekarno digantikan oleh Soeharto. Orde baru berusaha membangun antitesa terhadap paradigma Orde Lama, dengan mengurangi keterlibatan politik rakyat, atau yang disebut Depolitisasi. Pemilu 1970 datang dengan memperkenalkan 10 partai politik di tengah tekanan terhadap kebebasan publik dalam menyatakan pendapat. Lalu pemilu 1977, dengan berbagai perubahan pengaturannya dan selanjutnya pemilu dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali. Pemilu saat itu dibarengi dengan tekanan pemerintah dan pengurangan kebebasan warga negara untuk berpolitik, sehingga tak ubahnya seperti even legitimasi publik atas kekuasaan dengan pengurangan kebebasan publik secara masif. Saat itu berbagai kecurangan, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan digunakan secara luas untuk memenangkan dan tetap mempertahankan posisi penguasa.

Puncak kekecewaan publik atas penyelenggaraan negara yang dilakukan penguasa terjadi pada pemilu terakhir masa orde baru tahun 1997. Hasil pemilu yang memperlihatkan kemenangan lagi untuk sang penguasa secara mutlak menjadikan publik geram. Berbagai kecurangan dan tindakan intimidasi penguasa serta pembatasan kebebasan publik semakin membuat rakyat marah. Kemerosotan ekonomi pada 1998 menjadi momentum untuk meraih reformasi dan perubahan. Puncaknya terjadi pada kerusuhan massal Mei 1998 di Jakarta dan di berbagai daerah lain. Pada bulan Mei 1998 pula Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya, dan digantikan oleh B.J Habibie. Dalam masa transisi pemerintahan itulah terjadi perubahan demokratisasi penyelenggaraan negara secara besar-besaran.

Reformasi Tiba, Masalah Tak Kunjung Usai

Reformasi besar-besaran akan sistem pemilu dilakukan pada masa ini. Terbitnya UU Pemilu No. 2, 3, dan 4 diharapkan mampu mengatur pemilu secara lebih demokratis. Sebutan JURDIL (Jujur dan Adil) dan LUBER (Langsung Umum, Bebas dan Rahasia) dalam pengaturan pelaksanaan Pemilu tercipta saat itu dan mulai diterapkan pada Pemilu 1999.

Sistem dan proses pemilu sejak saat itu bisa dibicarakan secara terbuka, sehingga setiap orang dapat mengeluarkan pendapatnya tanpa ketakutan dan ancaman akan mendapat sanksi atau dihukum. Peristiwa Sidang Istimewa MPR yang melengserkan Presiden Abdurahman Wahid sebagai peristiwa pertama pasca reformasi terjadi pada periode parlemen hasil pemilu 1999. Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden melalui Sidang tersebut, namun sistem pemerintahan demokrasi tak banyak berubah saat itu.

Pemilu 2004 merupakan sejarah di mana Rakyat bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui bilik-bilik suara di setiap TPS yang ada di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemenang pemilu tersebut mengalahkan Megawati dan pesaing lainnya sebagai Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Ia pun melanjutkan kepemimpinannya di Pemilu 2009, sekaligus menjadi periode akhir kepemimpinannya karena telah menjabat 2 periode.

Perjalanan demokrasi yang JURDIL dan LUBER ternyata tak kunjung menghasilkan pemerintahan sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal inilah Indonesia sebagai suatu bangsa perlu melakukan pembelajaran dari sejarah-sejarah bangsa dalam proses demokratisasi, yang kadang menjadi permasalahan yang rumit dan pelik, seperti ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu yang masih cukup besar.

Untuk itulah diperlukan pemikiran dan upaya keras untuk melahirkan sistem demokrasi dengan pelaksanaan pemilu yang semakin baik. Penyederhanaan pemilu dan pembentukan penyelenggara pemilu yang solid dan akuntabel menjadi sebuah keniscayaan untuk menjawab persoalan tersebut, bahkan hal-hal teknis seperti pendataan pemilih, pengadaan logistik, proses pencalonan, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang perlu dipikirkan secara matang, bukan hanya sebuah teknis belaka yang boleh diabaikan. (DAF)

Tulisan ini dimuat dalam Warta Kampus edisi Maret 2014.